Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2020

Sri Mulyani Akui Sistem Program PEN Tak Sempurna, Ada Celah untuk Korupsi

Gambar
 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku jika proses pengaturan peraturan pemerintahan pada program perbaikan perekonomian nasional (PEN) dikerjakan secara tergesa-gesa sebab keadaan yang menekan. Akhirnya memunculkan sela untuk faksi yang pengin ambil keuntungan untuk membuat bertambah diri lewat praktek korupsi. bolehkah ibu diabetes menyusui bayi ini faktanya "Pada kondisi extra ordinary atau kegawatan yang memaksakan membuat kerja pengaturan peraturan dikerjakan secara terburu-buru sebab situasi emergency. Ada teror beberapa orang yang bertindak korupsi atau bahkan juga memakai kekurangan mekanisme untuk kebutuhan individu. Karena itu, kepribadian hazard dapat berlangsung dimanapun," tegasnya dalam seminar-online Hari Anti Korupsi Sedunia 2020, Kamis (10/12) Sri Mulyani mengutarakan, pada kondisi yang tidak tersangka akan hadirnya wabah Covid-19, beberapa pengambil peraturan dituntut untuk bekerja cepat dan efisien. Sementa piranti yang diperlukan belum juga mencuk...

OJK: Pembiayaan Kredit Lawan Rentenir Tembus Rp 588 Miliar ke 48.000 Debitur

Gambar
 Anggota Dewan Komisioner Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) Sektor Edukasi dan Pelindungan Customer, Tirta Segara menjelaskan, di tengah-tengah wabah, faksinya lagi bereksperimen untuk menggerakkan efektifitas TPAKD diantaranya dengan program credit menantang rentenir. bolehkah ibu diabetes menyusui bayi ini faktanya Ini sisi dari usaha Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) terus-menerus percepat akses keuangan di wilayah untuk memberikan dukungan perbaikan perekonomian nasional lewat Team Pemercepatan Akses Keuangan Wilayah (TPAKD). "Dan ini benar-benar efisien, sebab dari Juni sampai Oktober telah ada 20 TPAKD membayar lebih dari 48 ribu debitur dan credit yang diteruskan lebih dari Rp 588 miliar," terang Tirta dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis (10/12/2020). Selaku info saja, program credit menantang rentenir ini dibuat untuk kurangi keterikatan warga khususnya yang belum bankable untuk pinjam dana ke rentenir. Umumnya, utang dana ke rentenir mempunyai risiko yang...

Cukai Naik Bikin Peredaran Rokok Ilegal Kian Marak, Ini Kata Sri Mulyani

Gambar
 Peredaran rokok ilegal jadi salah satunya yang melatarbelakangi dinaikkannya cukai rokok tahun depannya. Ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sekalian umumkan peningkatan cukai rokok 12,5 % pada 2021. bolehkah ibu diabetes menyusui bayi ini faktanya "Makin tinggi cukainya, stimulan untuk bertindak ilegalnya semakin tinggi," kata Sri Mulyani, Kamis (10/12/2020). Untuk tangani rokok ilegal ini, Menkeu akui sudah lakukan beberapa langkah protektif seperti publikasi dan membangun Teritori Industri hasil tembakau "Saya telah memberikan instruksi ke Dirjen Bea dan Cukai untuk selalu lakukan beberapa langkah tangani peredaran produksi dan peredaran rokok ilegal ini," kata Menkeu. S/d 30 November 2020, terdaftar jumlah pengusutan rokok ilegal sekitar 8.155 kali. Bertambah 41,23 % dibandingkan 2019 dengan rerata 25 tangkapan /hari. "Tahun ini walau dalam situasi dan keadaan wabah yang memberikan ancaman semua terhitung barisan Bea dan Cukai. Barisan Be...

Penyaluran Dana PEN di 11 BPD Capai 85 Persen

Gambar
 Pemerintahan sudah tempatkan dana ke 11 Bank Pembangunan Wilayah (BPD) sebesar Rp 14 triliun dengan sasaran pendistribusian Rp 29,11 triliun. Jumlah yang telah terealisasi sebesar 85,59 % atau Rp 24,92 triliun. bolehkah ibu diabetes menyusui bayi ini faktanya Dalam Penilaian Performa Keuangan Pemerintahan Wilayah: Imbas Wabah Covid-19, Komisi IX RI menguraikan realisasi pendistribusian dana PEN lewat Peletakan Uang Negara (PUN) yang diteruskan ke 11 BPD itu. Yang pertama yakni Bank BJB. Bank BJB terima dana tertinggi dari 10 bank yang lain, yakni sejumlah Rp 2,5 triliun. Di posisi ke-2 , bank yang terima dana paling besar yakni Bank Jawa timur, Bank DKI, dan Bank Jateng. Ke-3 nya sudah terima dana sejumlah Rp 2 triliun. "Di posisi ke-3 yaitu Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Sumut, dan Bank BPD DIY. Ke-4 bank ini terima dana Rp 1 triliun," kata Anggota Komisi IX DPR RI Cantik Kurnia menjelaskan, program PEN dalam seminar-online Puslit DPR RI, Kamis (10/12/2020). Ada 3 bank ...

Per 10 November 2021, Pengusaha Kargo Wajib Lapor Daftar Muatan Kapal

Gambar
 Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 92 Tahun 2020 mengenai Perdagangan Antarpulau. Peraturan ini adalah koreksi dari Permendag Nomor 29 Tahun 2017, di mana aktor usaha angkutan kapal atau ekspedisi yang akan datang harus memberikan laporan daftar angkutan barang atau manifest kapal. bolehkah ibu diabetes menyusui bayi ini faktanya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menjelaskan, implikasi Permendag 92/2020 ini untuk saat ini baru berlaku untuk angkutan ekspedisi yang salurkan keperluan bahan dasar lewat Dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Tentang hal semua pebisnis ekspedisi nanti diharuskan sampaikan daftar angkutan barang di kapalnya per 10 November 2021. "Keharusan sampaikan daftar muatan ini baru berlaku untuk pemilik muatan yang memperdagangkan keperluan bahan dasar. Baik barang asal import atau yang diperuntukkan untuk export, tetapi berkunjung di dermaga lokal dahulu," kata Suhanto, Kamis (10/12/2...

Nasabah Jiwasraya Desak Program Restrukturisasi Segera Diumumkan

Gambar
 Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) minta Team Pemercepatan Pengamanan Polis Jiwasraya selekasnya umumkan detail program restrukturisasi polis yang telah ditetapkan pemerintahan dan DPR untuk mengakhiri persoalan di BUMN asuransi itu. memahami perbedaan akut dan kronis pada penyakit "Sekarang ini kami menanti informasi sah program restrukturisasi untuk memberikan kejelasan ke nasabah," kata salah seorang nasabah Achmad Fachrodji di Jakarta seperti diambil dari Di antara, Kamis (10/12/2020). Nasabah pun tidak inginkan penuntasan Jiwasraya dilakukan lewat pilihan likudiasi, hanya karena akan menambahkan rugi yang jauh semakin besar dan tidak mempunyai kejelasan dalam pengembalian nilai investasi. Karena itu lebih Achmad, program restrukturisasi polis adalah jalan keluar terhebat untuk nasabah atau pemerintahan, di mana kedua pihak bisa kurangi rugi yang jauh semakin besar pada semasing faksi. Dengan percepat realisasi restrukturisasi, minimal nasabah selekasnya memperoleh ...

Pemerintah Ubah Tarif Pungutan Ekspor Sawit, Pengusaha Girang

Gambar
 Aktor industri biodiesel menyongsong positif rekonsilasi biaya pungutan export sawit lewat Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 mengenai Perombakan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 mengenai Biaya Tubuh Service Umum Tubuh Pengurus Dana Perkebunan Kelapa Sawit. memahami perbedaan akut dan kronis pada penyakit Beleid ini jadi jalan keluar untuk jaga kesetimbangan industri dan keberlanjutan program sawit di bawah pengendalian BPDPKS. Ketua Umum Federasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) MP Tumanggor menghargai loyalitas pemerintahan dalam program B30 lewat penerbitan PMK Nomor 191/2020. Karena, mandatori B30 sudah bisa dibuktikan tingkatkan resapan minyak sawit dalam negeri. Di tengah-tengah lemasnya pasar export sawit, biodiesel jadi pengimbang di antara produksi dan keinginan. Akhirnya, trend harga sawit lagi positif mendekati tahun akhir 2020. "Kami memberikan dukungan rekonsilasi biaya pungutan dalam PMK Nomor 191/2020. Ketentuan ini makin perkuat pr...

Sri Mulyani: Uang Sangat Powerful untuk Menggoda Manusia

Gambar
 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingati korps-nya tidak untuk silau akan bujukan uang supaya terlepas dari praktek korupsi. Ingat uang dipandang benar-benar powerful untuk memikat siapa saja. memahami perbedaan akut dan kronis pada penyakit "Kita tetap akan jaga organisasi Kementerian Keuangan dengan lagi membentengi diri dari praktek korupsi, sebab kita bekerja selaku bendahara negara yang setiap hari terkait dengan uang. dan kita ketahui uang itu dapat benar-benar powerful untuk memikat manusia," katanya dalam seminar-online Hari Anti Korupsi Sedunia 2020, Kamis (10/12). Bendahara negara ini menjelaskan, untuk terlepas dari praktek korupsi dapat diawali dengan penuhi keharusan selaku petinggi negara. Diantaranya dengan taat memberikan laporan Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) secara jujur. "Siapa saja petinggi negara tiada kecuali harus sadar jika ada wjaib lapor lewat LHKPN. Ini ialah sisi langkah kita jaga disiplin keuangan," jelasnya. T...

Per November 2020, PNM Cetak Laba Rp 260 Miliar

Gambar
 PT PNM (Persero) memberikan laporan performa keuangan per November 2020. Terdaftar penghasilan usaha selama setahun ini sejumlah Rp 5,2 triliun. Asset PNM terdaftar sejumlah Rp 28,5 triliun. Hingga keuntungan usaha yang dibuat sejumlah Rp 260 miliar. memahami perbedaan akut dan kronis pada penyakit "Asset PNM Rp 28,4 triliun, penghasilan usaha Rp 5,2 triliun dan keuntungan usaha Rp 260 miliar," kata EVP Keuangan dan Operasional PT PNM, Sunar Basuki di Jakarta, Kamis (10/12). Obligasi yang diterima PNM step IV sejumlah Rp 1,7 triliun. Dana ini diterima secara efisien pada 4 Desember 2020. Sunar menjelaskan penerbitan obligasi dengan tenor satu tahun jadi yang paling disukai beberapa investor sebab bunganya sejumlah 6,5 %. "Ini mereprentasikan keyakinan investor ke PNM," katanya. Disamping itu, Pemerintahan kembali lagi memberi pendanaan ke PNM sejumlah Rp 1,5 triliun pada 3 Desember kemarin. Akseptasi pelibatan modal ini jadi yang ke-2 sebab pada 29 Juli 2020 lalu p...

Pengusaha Wajib Laporkan Daftar Muatan Kapal, Ini Alasannya

Gambar
 Pemerintahan lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 92 Tahun 2020 mengenai Perdagangan Antarpulau. Peraturan ini mengharuskan aktor usaha angkutan kapal atau ekspedisi dalam memberikan laporan daftar muatan kapal atau manifest kapal. memahami perbedaan akut dan kronis pada penyakit Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto sampaikan, Permendag 92/2020 ini adalah koreksi dari Permendag Nomor 29 Tahun 2017. Keharusan pengutaraan daftar muatan atau manifest lokal antar pulau dalam ketentuan ini adalah salah satunya bentuk kerjasama penataan dan mekanisme logistik sama seperti yang tertera dalam Perintah Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020 mengenai Pengaturan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam masalah ini, pengutaraan daftar angkutan barang pada kapal atau manifest lokal antar pulau oleh aktor usaha cukup dikerjakan lewat mekanisme Indonesia National Single window (INSW) yang berada di Kementerian Keuangan. "Pengutaraan itu h...